BABEL.KOBA.SKT.COM – Kabar gembira bagi nelayan Desa Kurau dan Desa Kurau Timur pasalnya mereka akan segera mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi terkait dengan hal ini digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemkab Bangka Tengah melalui Dinas Perikanan Bateng, bertempat di Taman Dermaga Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kamis (04/09/25).
Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, mengatakan, dengan adanya program ini, nelayan dan keluarganya akan terlindungi dari berbagai kemungkinan risiko finansial yang dapat terjadi selama masa bekerja.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendorong peningkatan produktivitas mereka.
Dikatakannya, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan sangat penting mengingat pekerjaan mereka yang penuh risiko.
“Semoga dengan terlaksananya program BPJS Ketenagakerjaan ini, nelayan kita dapat bekerja dengan lebih tenang dan nyaman, serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga,” harap Wabup Bateng.
Ia menambahkan bahwa adanya bantuan BPJS ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. Nelayan telah berjuang keras untuk menghidupi keluarga dan menjadi pahlawan protein untuk daerah.
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin, menegaskan pentingnya perlindungan sosial bagi para pekerja sektor kelautan dan perikanan yang memiliki risiko kerja cukup tinggi.
“Dalam sosialisasi ini, kami menekankan dua program yang sangat relevan bagi nelayan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” ujarnya.
BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). JKK memberikan santunan dan pengobatan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja di laut, sementara JKM memberikan santunan kepada ahli waris jika nelayan meninggal dunia, baik karena kecelakaan kerja maupun sebab lain.
Pihaknya juga menyoroti perubahan dalam ekosistem pekerjaan sehingga diperlukan pendekatan berbeda untuk pekerja informal dan dukungan berbagai pihak untuk pelaksanaannya.(Tim)
Sumber: Diskominfosta Bateng
