Transisi energi tidak hanya mencakup penggunaan energi baru dan terbarukan, tetapi juga penutupan sejumlah PLTU batu bara dan redesain ulang transmisi dan distribusi energi
SKT.com, Jakarta – Menteri Keuangan , Sri Mulyani mengungkapkan Jumlah dana yang diperlukan untuk transisi energi Indonesia periode 2023 hingga 2030 mencapai US$ 95,9 miliar atau sekitar Rp 1.496 triliun (dengan kurs Rp 15.600).
Selain dana itu, diperlukan juga tambahan dana sekitar US$ 530 miliar atau sekitar Rp 8.268 triliun untuk periode 2030 hingga 2050 (total dana yang diperlukan untuk tahun 2023 hingga 2050 adalah Rp9.764 Triliun).
Hal itu ia ungkapkan dalam acara Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023 (IICSFE 2023) pada Kamis (08/11/23).
“Tidak bisa ujuk-ujuk menghentikan karena bakal menyebabkan persoalan situasi sosial dan politik yang tidak berkelanjutan, dan dengan komitmen besar ini, estimasi biayanya adalah US$ 95,9 miliar dalam kurun 2023-2030, dan kita butuh tambahan US$ 530 miliar lagi dari 2030-2050,” ungkap Sri Mulyani dilansir dari situs listrikindonesia.com.
Menurut Sri Mulyani, Pendanaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai negara asing dan lembaga investasi global.
Ia juga mengatakan, Selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan juga aktif terlibat dalam pembahasan terkait transisi energi. Transisi energi tidak hanya mencakup penggunaan energi baru dan terbarukan, tetapi juga penutupan sejumlah PLTU batu bara dan redesain ulang transmisi dan distribusi energi.
“Karena kalau anda melihat transisi energi itu adalah kombinasi dari continue building renewable penutupan sejumlah pabrik batu bara, serta redesain ulang transmisi dan distribusi, dan itu artinya ada capital expenditure atau uang, dan uang tidak turun dari langit,” katanya.
Ia menambahkan, sebagian besar pembangkit listrik Indonesia masih bergantung pada batu bara, yaitu sekitar 62% dari total pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
“Mengingat sebagian besar pembangkit listrik Indonesia masih bergantung pada batu bara, yaitu sekitar 62% dari total pembangkit listrik milik PT PLN (Persero), investasi yang cukup tinggi diperlukan untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060,” imbuhnya.
Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun berbagai rencana transisi energi untuk menarik minat berbagai pihak internasional.
Upaya tersebut mencakup Energy Transition Mechanism (ETM) yang diluncurkan dalam perhelatan COP 26 di Glasgow pada 2021, serta penyusunan comprehensive investment plan (CIP) oleh Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk menyusun rencana investasi sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 312 triliun dari sejumlah negara maju.
Ia pun menuturkan, transisi energi Indonesia akan memerlukan investasi yang signifikan dan pemerintah terus berupaya menghubungkan berbagai lingkaran finansial global dengan Indonesia dalam hal transisi energi.
Sri Mulyani menekankan pentingnya untuk mendiskusikan dan merencanakan aspek finansial dari transisi energi agar upaya ini dapat berhasil.
Menurutnya, tantangan transisi energi merupakan isu penting dalam upaya Indonesia untuk mencapai sumber energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Ini bukan uang kecil, tapi juga didiskusikan dengan lingkaran finansial global, saya dengar ada triliunan uang secara global di luar sana. Jadi kebutuhan finansial ini bisa diberikan dengan menghubungkan uang di global sana ke rencana Indonesia. Makanya saya sampaikan, boleh punya semangat dan pidato yang bagus, tapi jangan sampai tidak bisa mendiskusikan dan merencanakan finansialnya,” pungkasnya.(Red)
