SKT.com Sulteng ||| Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sulteng) menetapkan dua orang tersangka dugaan korupsi pertambangan ore nikel di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyatakan kedua tersangka yakni RJ selaku Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan HJ selaku Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM langsung dilakukan penahanan.
“Pada 14 Desember 2021, tersangka RJ berperan memimpin rapat terbatas guna membahas dan memutuskan untuk melakukan penyederhanaan aspek penilaian RKAB perusahaan pertambangan, hal itu sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018,” ujar Ketut dikutip dalam keterangannya. melalui rilis. Rabu (9/8/23).
Ketut mengungkapkan, Akibat pengurangan atau penyederhanaan aspek penilaian tersebut, maka PT. Kabaena Kromit Pratama (KKP) yang sudah tidak memiliki deposit nikel di WIUP nya mendapatkan kuota pertambangan Ore Nikel (RKAB) tahun 2022 sebanyak 1,5 juta metrik ton.
“Demikian juga beberapa perusahaan lain yang berada di sekitar Blok Mandiodo,” ungkapnya.
Pada kenyataannya, lanjut Ketut, RKAB tersebut digunakan atau dijual oleh PT. Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lainnya kepada PT. Lawu Agung Mining (LAM) untuk melegalkan pertambangan Ore Nikel di lahan milik PT. Antam, Tbk seluas 157 hektar yang tidak mempunyai RKAB.
Hal yang sama juga dilakukan terhadap lahan milik PT. Antam, Tbk yang dikelola oleh PT. Lawu Agung Mining berdasarkan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT. Antam, Tbk dan Perusahaan Daerah Sulawesi Tenggara/Konawe Utara.
Sedangkan, peran tersangka HJ bersama tersangka SW dan tersangka YB telah memproses permohonan RKAB PT. Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lain di sekitar Blok Mandiodo tanpa mengacu pada aspek penilaian yang ditentukan oleh Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018, melainkan mengacu pada perintah tersangka RJ berdasarkan hasil rapat terbatas tanggal 14 Desember yang tersebut di atas.
Dengan penetapan dua orang tersangka, maka Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan 10 orang tersangka yang berasal dari PT. Antam, Tbk, PT. Lawu Agung Mining, PT. Kabaena Kromit Pratama dan beberapa pejabat dari Kementerian ESDM.
“Hingga saat ini, proses penyidikan masih terus dalam tahap pengembangan,” ujar Sumedana di kutip dari Jurnalarta. com
Selanjutnya untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka RJ dan tersangka HJ dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 9 Agustus-28 Agustus 2023.
Sementara itu masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) merasa senang dan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena selama Ridwan menjadi PJ Gubernur Babel, kebijakan Ridwan banyak membuat masyarakat sengsara terutama masyarakat yang berprofesi sebagai penambang timah.
Ungkapan rasa syukur atas penahanan Ridwan mantan PJ Gubernur Babel itu juga terpantau dibeberapa grup WhatsApp dikalangan wartawan dan aktifis di Babel. Beberapa grup WhatsApp itu terpantau hampir semuanya mengungkap rasa senang atas penahanan Ridwan oleh pihak Kejagung.||| Tim
Editor : $
