JAKARTA, SKT.COM – Pj Bupati Bangka M Haris AR AP, MH menerima penyerahan insentif fiskal untuk kinerja penghapusan kemiskinan di Istana Wakil Presiden pada tanggal 9 November 2023 lalu.
Insentif fiskal sebesar Rp. 6.090.859.000 tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Plt Kepala Badan Pusat Statistik.
Penghargaan insentif fiskal ini diterima Kabupaten Bangka atas kinerjanya dalam menekan kemiskinan ekstrem dibawah 1 persen per maret 2023. Sebagai bentuk dukungan terhadap capaian target nasional 0% ditahun 2024.
“Alhamdulillah penghargaan intensif fiskal ini tentu akan memacu semangat Kabupaten Bangka untuk mencapai target nasional 0% kemiskinan ekstrim,” kata M Haris
Menurut M Haris Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam sambutannya menekan kepada daerah untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan memperkuat kegiatan yang manfaatnya langsung ke Masyarakat.
Menggunakan data P3KE untuk penajaman intervensi diutamakan untuk keluarga miskin dengan akses terbatas, lansia dan penyandang disabilitas.
“Wakil Presiden juga menekankan daerah untuk waktu yang tersisa 1 (Satu) tahun daerah untuk menyusun program dan kegiatan serta keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ucap M Haris.
Pada kesempatan tersebut juga turut dilakukan simbolis Penyerahan Insentif Fiskal untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 kepada daerah yang memiliki kinerja baik.
Pj Bupati Bangka M. Haris Ar AP MH menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah berkerjasama dan berkontribusi upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bangka hingga berada pada angka dibawah 1 %. Kedepan, Pemkab Bangka akan melanjutkan upaya untuk menghapus kemiskinan ekstrem.
Yaitu melakukan penajaman strategi pengurangan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kantong kemiskinan.
Memperluas jangkauan intervensi kepada masyarakat miskin ekstrem, memperkuat konvergensi program melalui APBD dan non APBD terutama program yang manfaatnya langsung ke masyarakat.
“Serta memperkuat dan mengembangkan kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan filantropi,” kata M Haris.
Kepala Bappeda Bangka Pan Budi Marwoto menyatakan bahwa strategi lainnya yang diambil oleh Pemkab Bangka adalah melalui kebijakan pengurangan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan pendatapan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Pengurangan beban pengeluarn masyarakat dilakukan dengan memberikan bantuan sosial dan perlindungan sosial terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar.
Peningkatan pendapatan masyarakat dengan kebijakan peningkatan produktivitas diantaranya melalui program mikro kredit tanpa bunga dan tanpa agunan.
“Strategi pengurangan pengeluaran kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan produktivitas difokuskan ke wilayah-wilayah kantong kemiskinan,” jelas M Haris.(Tim).
