BANGKA,SKT.COM – RDP digelar oleh Komisi III DPRD Bangka terkait permasalahan pendangkalan Muara Jelitik atau Muara Air Kantung Sungailiat Kabupaten Bangka dengan masyarakat pesisir, Senin (20/1/25).
Kegiatan RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Bangka dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Bangka Mendra Kurniawan dihadiri anggota Komisi III DPRD Bangka H Mahjub, Rizal Mustaktim, Firmansyah Levi, Deni Martadinata, Yudistira dan Muhammad Idrus.
“Hari ini kita Komisi III DPRD Bangka melakukan RDP terkait pendangkalan Muara Jelitik. Semoga dari pertemuan ini akan didapatkan seleksi jangka pendek yang harus segera diambil dan jangka panjang agar tidak lagi terjadi permasalahan pendangkalan Muara yang merugikan nelayan,” kata Mendra.
Mendra mengatakan kesimpulan dari pembicaraan bahwa perlunya kelancaran di Muara Air Kantung atau Muara Jelitik. DPRD Bangka tentunya tidak memiliki wewenang namun akan menyampaikan kepada Pj Bupati Bangka dan Sekda. Apa yang bisa menjadi solusi dari Pemkab Bangka “Secepatnya kalau bisa siang ini juga kita akan sampaikan kepada pak Pj dan Sekda terkait upaya atau langkah langkah yang akan diambil soal Muara Jelitik.
Selamet Riyadi, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka yang menjadi juru bicara mengungkapkan bahwa yang hadir saat ini selain dari HNSI Bangka juga didampingi oleh HNSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Serikat Nelayan Nahdatul Ulama (SNNU) Kabupaten Bangka.
Selain itu juga hadir perwakilan nelayan dan perwakilan pengusaha ikan termasuk perwakilan dari Kepala lingkungan di sekitar wilayah Muara Jelitik.
“Memang sangat pas RDP hari ini, karena pas pula pendangkalan Muara Jelitik yang kembali memakan korban kapal nelayan. Mari kita sama sama datangi muara Jelitik biar anggota DPRD Bangka bisa melihat langsung. Selain itu sebenarnya ada aksi cepat adalah dengan mendesak dari PT Timah, tinggal minta kerahkan kapal Isapnya selesai itu salah satunya. Sebenarnya ada beberapa solusi tapi memang perlu komitmen bersama dan saling mendukung dalam penyelesaian masalah ini,” ujar Selamet.
Sementara itu Lukman, Ketua SNNU Kabupaten Bangka menyampaikan di bawah tahun 2011 saat PT Timah Tbk masih melakukan pengerukan alur Muara Jelitik atau Muara Air Kantung tidak terjadi permasalahan. Nelayan keluar masuk muara tanpa hambatan Namun setelah tahun 2011 pemerintah daerah menunjuk PT Pulomas kurang lebih selama 11 tahun untuk melakukan pengerukan alur Muara Air Kantung.
“Tapi alhamdulillah untuk jangka panjang dari aktifitas PT Pulomas tidak ada solusinya. Kemudian ditahun 2022 izin PT Pulomas dicabut sehingga terjadi permasalahan hukum yang dimenangkan pemerintah daerah. Namun kemudian pemerintah daerah membantu melakukan pengerukan alur menggunakan alat berat yang hanyalah bermanfaat jangka pendek bukan jangka panjang,” kata Lukman.
Lukman menambahkan pihaknya bersama aktivis pesisir sudah kerap melakukan aksi demo maupun audensi. Baik ke PPN, PT Timah Tbk, Dinas Perikanan, Bupati Bangka, Gubernur, DPRD Bangka, DPRD Babel. Bahkan sudah 2 kali melakukan audiesi ke Kementrian Kelautan dan Perikanan RI. Puncaknya pada 2023 dilakukan aksi demo besar besar di Kantor Gubernur oleh ribuan masyarakat pesisir.
“Usai demo itu Pj Gubernur yang dijabat Suganda Pendapotan melakukan rapat pengambilan kebijakan terkait pendangkalan alur Muara Jelitik dihadiri berbagai pihak. Alhamdulillah juga sampai sekarang tidak ada solusinya atau penanganan alur Muara,” ucapnya.
Tak sampai di situ Lukman juga membeberkan bahwa Menteri Perikanan dan Kelautan Edy Prabowo bersama Gubernur, Bupati pernah datang ke Muara Air Kantung. Juga sejumlah anggota DPR RI silih berganti datang.
“Juga tidak ada solusinya, tidak ada penyelesaian terhadap masalah pendangkalan muara ini. Masalah Muara Jelitik sudah berkepanjangan dalam rentang waktu lebih dari 10 tahun,” ujar Lukman.
Rahmat, Pengusaha ikan yang ikut hadir mengatakan dampak Muara Jelitik beberapa tahun belakangan ini sangat merugikan pengusaha ikan dan nelayan. Pihaknya harus memindahkan bongkar muat ketempat lain membuat operasional membengkak
“Akibatnya kami yang memilki 22 armada kapal terpaksa membuat pelabuhan dadakan di bawah jembatan Emas untuk bongkar muat. Sudah lama kami tidak bongkar muat di areal pelabuhan Jelitik jadi mohon kami dibantu soal muara . Kami tidak takut di laut, menghadapi musuh pun tak takut tapi kalau sudah berhadapan dengan Muara Air Kantung kami tak berdaya,” kata Rahmat.
Adi Putra Ketua KNPI Bangka menyampaikan rentang waktu permasalahan Muara Jelitik selama 10 tahun bukanlah waktunya yang singkat tapi mengapa masalah muara ini tak juga mendapatkan penyelesaian. Pada dasarnya pihaknya tidak mempermasalahkan siapapun yang mengerikan Muara Jelitik. Siapapun perusahaan yang akan melakukan pengerukan akan didukung selama sudah memilki izin lengkap akan didukung. Sebab mendesak sekali agar dilakukan pengerukan di Muara Jelitik agar aktifitas nelayan lancar kelaur masuk muara tanpa hambatan. Menjadi dasar kami datang ke DPRD Bangka bagaimana caranya agar Muara Jelitik lancar dan dapat dilalui kapal kapal nelayan sehingga perekonomian nelayan berputar,” tutup Adi Putra.(Tim)